Bagaimana pekerja dapat dapat jaminan kehilangan pekerjaan? Simak syaratnya

  • Whatsapp
238045759p

ILUSTRASI. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan, Pemerintah bakal memberikan perlindungan terhadap pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) melalui Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/hp.

Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

Read More

RUMAHPUTIH.COM – JAKARTA. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan, Pemerintah bakal memberikan perlindungan terhadap pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) melalui Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). 

Adapun syarat pekerja memperoleh JKP yakni harus terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pemberi kerja atau perusahaan harus mendaftarkan pekerjanya jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. 

Menaker mengatakan, bila terdapat perusahaan atau pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerjanya, maka ada sanksi yang bakal dikenakan. 

“Terkait dengan sanksi, sesuai PP Nomor 86 Tahun 2013, pemberi kerja yang tidak mendaftarkan dirinya dan pekerjanya dalam program jaminan sosial dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, dan/atau tidak mendapat pelayanan publilk tertentu,” ujarnya kepada Kompas.com, Kamis (11/2/2021). 

Baca Juga: Menaker: Jaminan pengangguran mirip Malaysia dibanding Jepang, Korea, ini bedanya

Ida menyebutkan bahwa untuk implementasi JKP tersebut, pemerintah telah mengalokasikan modal awal sebesar Rp 6 triliun di APBN 2021 ini. 
“Untuk modal awal, sesuai mandat UU Cipta Kerja, modal awal program JKP yang bersumber dari APBN sebesar Rp 6 triliun,” ujarnya. 

Sebagaimana diketahui, program JKP merupakan program baru yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Program tersebut bakal diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai aturan turunan. 

BACA JUGA:  Ekonom CORE ungkap alasan potensi penurunan penjualan ritel pada Januari 2021

Baca Juga: Asyik, guru honorer dapat subsidi gaji Rp 2,4 juta mulai bulan ini

JKP ini bakal menjadi tanggungan pemerintah membayarkan iuran ke BPJS Ketenagakerjaan. Nantinya peserta bakal memperoleh manfaat selama 6 bulan jika terkena PHK. 

Besaran manfaat yang bakal diterima sebesar 45% dari upah selama 3 bulan, dan 25% pada bulan berikutnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Pekerja Apat juga Dapat Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Ini Syaratnya”
Penulis : Ade Miranti Karunia
Editor : Yoga Sukmana

 

 

DONASI, Dapat Voucer Gratis!

Dukungan Anda bakal menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang dapat digunakan berbelanja di KONTAN Store.



Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *