Perpres baru, ada sanksi penghentian bansos dan denda jika tak ikuti vaksinasi Covid

  • Whatsapp
1925243252p

ILUSTRASI. Petugas mengecek suhu tubuh Presiden Joko Widodo (kiri) sebelum disuntik dosis kedua vaksin COVID-19 produksi Sinovac di halaman tengah Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (27/1/2021).

Sumber: Kompas.com | Editor: Wahyu T.Rahmawati

Read More

RUMAHPUTIH.COM –¬†JAKARTA. Presiden Joko Widodo telah meneken Perpres Nomor 14 Tahun 2021 sebagai perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease. Perpres yang diteken pada 9 Februari 2021 itu berisi sejumlah perubahan yang termuat dalam pasal-pasal tambahan.

Dikutip dari lembaran Perpres yang diunggah di laman resmi Sekretariat Negara pada Sabtu (13/2), salah satu pasal yang ditambahkan merupakan pasal 13A dan pasal 13B. Kedua pasal ini berada di antara pasal 13 dan pasal 14 pada Perpres sebelumnya.

Secara rinci, pasal 13A mengatur tentang sasaran penerima vaksin Covid-19, kewajiban sasaran penerima vaksin, dan ketentuan sanksi. Ada beberapa sanksi yang dapat diberikan kepada warga yang ditetapkan sebagai penerima vaksin Covid-19, tetapi tidak mengikuti vaksinasi. Salah satu sanksinya, yakni tidak lagi menerima bantuan sosial (bansos). 

Baca Juga: Ini aturan vaksin Covid-19 untuk lansia

Berikut bunyi pasalnya:

Pasal 13A:

(1) Kementerian Kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima Vaksin Covid-19.

(2) Setiap warga yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti Vaksinasi Covid- 19.

(3) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksin Covid-19 sesuai dengan indikasi vaksin Covid-19 yang tersedia.

(4) Setiap warga yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:

  • a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial
  • b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan dan/atau
  • c. denda.

(5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya.

Baca Juga: Begini aturan teknis vaksinasi Covid-19 untuk warga dengan komorbid

BACA JUGA:  Kendalikan inflasi supaya sesuai sasaran, pemerintah dan BI sepakati lima strategi

Kemudian, pasal 13B diatur tentang adanya sanksi lanjutan. Detail aturannya, yakni:

Pasal 13B

Setiap warga yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19, yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (2) dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran Covid-19, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (4) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan undang-undang tentang wabah penyakit menular.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Jokowi Teken Perpres Baru, Ada Sanksi Penghentian Bansos hingga Denda Jika Tak Ikuti Vaksinasi Covid-19.
Penulis: Dian Erika Nugraheny
Editor: Nursita Sari

Baca Juga: UPDATE Corona Indonesia, Sabtu (13/2): Tambah 8.844 kasus baru, hindari kerumunan

DONASI, Dapat Voucer Gratis!

Dukungan Anda mau menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang dapat digunakan berbelanja di KONTAN Store.



Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *