RPP persaingan usaha, denda pelanggar persaingan usaha maksimal 50% dari keuntungan

  • Whatsapp
276306044p

ILUSTRASI. Gedung Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Jakarta. KONTAN/Muradi

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Tendi Mahadi

Read More

RUMAHPUTIH.COM – JAKARTA. Pemerintah telah mengundangkan UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Salah satu aturan turunan merupakan RPP tentang pelaksanaan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Seperti diketahui, substansi RPP tersebut diantaranya terkait pengenaan denda bagi pelaku usaha yang melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Serta pengaturan upaya keberatan atas putusan KPPU oleh pengadilan niaga.

Pasal 12 RPP tersebut menyebut ketentuan diatur dikenakan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari keuntungan bersih yang diperoleh Pelaku Usaha pada Pasar Bersangkutan, selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang; atau paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari total penjualan pada Pasar Bersangkutan, selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang.

Baca Juga: Simak alasan KPPU denda Dharma Satya (DSNG) Rp 1,1 miliar

Kemudian, Pasal 19 menyebutkan bahwa Pelaku Usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Niaga sesuai domisili Pelaku Usaha selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan KPPU.

Pemeriksaan keberatan di Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dilakukan baik menyangkut aspek formil maupun materiil atas fakta yang menjadi dasar putusan KPPU. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dilakukan dalam jangka waktu paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan.

Komisioner KPPU Afif Hasbullah mengatakan, mengacu pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tidak dikenal batas maksimal pengenaan denda. Akan tetapi, dalam hal ini KPPU harus sangat arif dan bijaksana dalam menjatuhkan sanksi.

BACA JUGA:  Vaksin mandiri baru apat juga dilakukan jika vaksinasi kelompok prioritas selesai

Prinsip KPPU, sanksi merupakan sarana pembinaan dan penjara saja, tidak untuk mematikan dan sanksi harus dijatuhkan dengan penghitungan yang matang berdasarkan data-data dan termuat penjelasan mengenai penjatuhan sanksi tersebut dalam Putusan KPPU.

Baca Juga: Ini penyebab PTPP kena denda Rp 1 miliar dari KPPU

“Pertanyaannya, efektifkah untuk pengaturan dalam huruf a (RPP tentang pelaksanaan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat) yaitu paling banyak sebesar 50% dari keuntungan bersih, bagaimana KPPU bakal mengambil keuntungan pelaku usaha yang melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat?,” kata Afif kepada Kontan, Kamis (11/2).

DONASI, Dapat Voucer Gratis!

Dukungan Anda bakal menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang dapat digunakan berbelanja di KONTAN Store.



Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *