Menkominfo dukung lembaga resmi untuk interpretasi UU ITE

  • Whatsapp
kominfo menteri johnny rapat AYH
Jakarta (RUMAHPUTIH) – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mendukung upaya lembaga yudikatif dan kementerian atau lembaga terkait untuk menafsirkan beberapa pasal di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atau lebih dikenal sebagai UU ITE.

“Kominfo mendukung Mahkamah Agung, Kepolisian, Kejaksaan dan kementerian atau lembaga terkait dalam membikin pedoman interpretasi resmi terhadap UU ITE supaya lebih jelas dalam penafsiran,” kata Johnny dalam keterangan pers, dikutip Rabu.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 merupakan perubahan untuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

UU ITE, dikatakan Johnny, membawa semangat untuk menjaga ruang digital Indonesia supaya bersih, sehat, beretika dan produktif.

Untuk itu, menurut Johnny, oemerintah selalu berusaha supaya pelaksanaan UU ITE menerapkan prinsip keadilan.

“Pemerintah bakal secara lebih selektif menyikapi dan menerima pelaporan pelanggaran UU ITE dan pasal-pasal yang bisa juga menimbulkan multitafsir diterjemahkan secara hati-hati,” kata Johhny.

Pemerintah memahami ada beberapa pasal di UU ITE yang masih dianggap sebagai “pasal karet”, tetapi, pasal tersebut sudah melewati uji materiil di Mahkamah Konstitusi sehingga sudah konstitusional.

“Perlu dicatat bahwa Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, yang kerap kali dianggap sebagai ‘Pasal Karet’, telah beberapa kali diajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK) serta selalu dinyatakan konstitusional,” kata Johnny.

UU ITE pernah direvisi pada 2016 terus merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi.

“Upaya-upaya di atas terus dilakukan dan dioptimalkan oleh Pemerintah. Akan tetapi, jika dalam perjalanannya tetap tidak dapat memberikan rasa keadilan, maka kemungkinan revisi UU ITE juga terbuka, kami mendukung sesuai arahan Bapak Presiden,” kata Johnny.

BACA JUGA:  Konten sensasional vs kelanggengan karier kreator

Presiden Joko Widodo saat memberikan arahan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia meminta implementasi penegakan UU ITE dapat berjalan secara akuntabel, konsisten dan menjamin rasa keadilan rakyat.

Jika aturan tersebut dirasa belum memberikan rasa keadilan, Presiden Jokowi menyatakan bakal meminta DPR untuk merevisi UU ITE, terutama untuk pasal-pasal yang bisa juga diinterpretasikan sepihak.

Baca juga: Anggota DPR: Revisi UU ITE selaras perkembangan teknologi informasi

Baca juga: F-PPP DPR sambut baik rencana revisi UU ITE

Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil dukung Presiden Jokowi revisi UU ITE

Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Ida Nurcahyani
COPYRIGHT © RUMAHPUTIH 2021

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *