Semangat UU ITE untuk Jaga Ruang Digital biar Bersih, Sehat dan Beretika

  • Whatsapp
semangat uu ite untuk jaga ruang digital agar bersih sehat dan beretika pvroPn1QaF

JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mendukung upaya lembaga yudikatif serta Kementerian/Lembaga terkait untuk memperjelas penafsiran atas beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Kominfo mendukung Mahkamah Agung, Kepolisian, Kejaksaan, dan Kementerian/Lembaga terkait dalam membikin pedoman intepretasi resmi terhadap UU ITE biar lebih jelas dalam penafsiran,” tegasnya di Jakarta.

Baca Juga: Presiden Jokowi Diminta Segera Cabut Pasal Karet UU ITE 

Menurut Menteri Kominfo, UU ITE mempunyai semangat untuk menjaga ruang digital Indonesia biar bersih, sehat, beretika, bahkan produktif. “Semangat UU ITE sebetulnya ialah untuk menjaga ruang digital Indonesia biar bersih, sehat, beretika, dan apat juga dimanfaatkan secara produktif,” tandasnya.

Oleh karena itu, Menteri Johnny menegaskan Pemerintah senantiasa berupaya biar pelaksanaan UU ITE menerapkan prinsip keadilan.

Baca Juga: Pemerintah Memiliki Political Will Revisi UU ITE, Jubir Presiden: Kritik dan Masukan Masyarakat Diperlukan 

“Pemerintah mau secara lebih selektif menyikapi dan menerima pelaporan pelanggaran UU ITE dan pasal-pasal yang apat juga menimbulkan multitafsir diterjemahkan secara hati-hati,” tegasnya.

Menteri Kominfo mencatat beberapa pasal dalam UU ITE yang kerap dianggap pasal karet sudah mengalami uji materiil ke Mahkamah Konstitusi. Hasil proses itu tetap menyatakan bahwa pengaturan dalam UU ITE sudah konstitusional.

“Perlu dicatat bahwa Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, yang kerap kali dianggap sebagai “Pasal Karet”, telah beberapa kali diajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK) serta selalu dinyatakan konstitusional,” jelasnya.

 

Sebagai wujud penyusunan perundangan yang dilakukan Pemerintah dan DPR RI, Menteri Johnny menjelaskan UU ITE merupakan hasil kajian dari norma-norma peraturan perundang-undangan lain yang berlaku saat ini.

BACA JUGA:  Instagram tambah akses untuk dukung warga dengan gangguan makan

“Misalnya ketentuan dalam KUHP yang berhubungan dengan pasal 28 ayat 2 UU ITE, serta praktik baik negara-negara lain untuk menjaga ruang digital yang aman dan produktif,” tuturnya.

Menteri Kominfo juga menegaskan Pemerintah bersama dengan DPR RI telah melakukan revisi terhadap UU ITE di tahun 2016 merujuk pada beberapa putusan MK.

“Upaya-upaya di atas terus dilakukan dan dioptimalkan oleh Pemerintah. Tetapi, jika dalam perjalanannya tetap tidak dapat memberikan rasa keadilan, maka kemungkinan revisi UU ITE juga terbuka, kami mendukung sesuai arahan Bapak Presiden,” ungkapnya.

Arahan Presiden

Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) untuk meningkatkan pengawasan biar implementasi terhadap penegakan UU ITE tersebut dapat berjalan secara konsisten, akuntabel, dan menjamin rasa keadilan di masyarakat.

“Negara kita ialah negara hukum yang harus menjalankan hukum yang seadil-adilnya, melindungi kepentingan yang lebih luas, dan sekaligus menjamin rasa keadilan masyarakat,” ujarnya dalam dalam Rapat Pimpinan TNI dan Polri Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/02/2021).

Apabila keberadaan undang-undang tersebut dirasakan belum dapat memberikan rasa keadilan, Presiden menegaskan mau meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk bersama dengan merevisi Undang-Undang ITE sehingga dapat menjamin rasa keadilan di masyarakat.

“Kalau Undang-Undang ITE tidak apat juga memberikan rasa keadilan, ya saya mau minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi Undang-Undang ITE ini karena di sinilah hulunya. Terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya apat juga berbeda-beda yang mudah diinterpretasikan secara sepihak,” ucapnya.

Meski demikian, Presiden tetap menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga ruang digital Indonesia biar bersih, sehat, beretika, dan produktif melalui implementasi yang sesuai dengan undang-undang tersebut.

BACA JUGA:  Ini Cara Menghapus Cache di Laptop untuk Cegah Lemot

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *