Soal UU ITE, Kapolri: Yang lapor harus korbannya

  • Whatsapp
1211979642p

ILUSTRASI. Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

Read More

RUMAHPUTIH.COM – JAKARTA. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan instruksi kepada jajarannya untuk membikin panduan tentang penyelesaian kasus-kasus yang menggunakan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Salah satu yang perlu diatur yaitu, laporan-laporan dengan pasal UU ITE yang bersifat delik aduan dilaporkan langsung oleh korban.

“Tolong dibuat semacam STR atau petunjuk biar dapat dijadikan pegangan bagi para penyidik saat menerima laporan,” kata Sigit dalam Rapim Polri, Selasa (16/2/2021).

“Bila perlu, jika ada pelaporan tertentu yang bersifat delik aduan, yang lapor harus korbannya. Jangan diwakil-wakili lagi. Ini supaya tidak ada asal lapor, nanti kita yang kerepotan,” tambahnya.

Hal ini menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo yang menekankan biar tidak ada lagi penggunaan pasal-pasal karet UU ITE untuk mengkriminalisasi pihak tertentu.

Baca Juga: Sepakat Jokowi, Fraksi PAN senang atas usulan revisi UU ITE

Sigit pun mengatakan, penyelesaian perkara yang menggunakan UU ITE harus mengedepankan mediasi antara pelapor dan terlapor. Ia berpendapat, tidak perlu ada penahanan jika perkara yang dilaporkan tidak berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat.

“Bila perlu kalau memang tidak berpotensi menimbulkan konflik horizontal ya tidak perlu ditahan. Jadi proses mediasi. Mediasi tidak dapat, ya tidak usah ditahan. Kecuali yang memang berpotensi menimbulkan konflik horizontal,” ujarnya.

Selain itu, Sigit juga menginstruksikan biar virtual police segera diaktifkan. Tujuannya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat di media sosial soal perkara yang dapat dijerat dengan UU ITE.

BACA JUGA:  Kapolri buka peluang kembali izinkan kegiatan olahraga di tengah pandemi Covid-19

“Virtual police menegur dan menjelaskan potensi pelanggaran pasal sekian dengan ancaman hukuman sekian. Terus diberikan apa yang sebaiknya dia lakukan. Tolong ini dikerjasamakan dengan Kominfo, sehingga kalau ada konten-konten seperti itu, virtual police muncul sebelum cyber police yang turun,” tuturnya.

Baca Juga: Tarik Ulur Soal Kritik ke Pemerintah

Menurutnya, dalam hal ini Polri juga dapat bekerja sama dengan para pegiat media sosial atau influencer. Dengan begitu, edukasi tentang UU ITE benar-benar dipahami masyarakat.

“Saya kira ini dapat dengan melibatkan influencer yang disukai masyarakat, sehingga proses edukasi dirasakan nyaman, tidak hanya menakut-nakuti, tapi membikin masyarakat tertarik dan sadar serta memahami apa yang boleh dan tidak boleh,” kata Sigit. (Tsarina Maharani)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Kapolri Ingin Pelapor UU ITE Harus Korban, Tak Bisa juga Diwakilkan”

 

DONASI, Dapat Voucer Gratis!

Dukungan Anda mau menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang dapat digunakan berbelanja di KONTAN Store.



Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *