Cabut rem alih fungis lahan, pengamat sebut pertanian diobrak-abrik

  • Whatsapp
1208775503p

ILUSTRASI. Kondisi alih fungsi lahan. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/pd.

Reporter: Abdul Basith Bardan | Editor: Handoyo .

Read More

RUMAHPUTIH.COM – JAKARTA. Pemerintah membuka jalan untuk dilakukannya alih fungsi lahan pertanian.

Hal tersebut diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) peraturan pelaksana Undang Undang (UU) Cipta Kerja di sektor pertanian. Lahan budi daya pertanian dapat dialihfungsikan untuk kebutuhan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Ketentuan tersebut mengubah UU sebelumnya yang mencegah adanya alih fungsi lahan pertanian. Bahkan pihak yang melakukan alih fungsi lahan pertanian bakal mendapat sanksi.

“Apat juga dibayangkan, ketika masih ada UU yang melarang dan membatasi saja konversi berjalan seperti jalan tol, apalagi jika pembatasan dan pelarangan itu tidak ada lagi, diobrak-abrik” ujar Pengamat Pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori saat dihubungi Kontan.co.id, Rabu (17/2).

Bahkan dalam RPP yang tengah disusun, alih fungsi lahan bisa juga dilakukan untuk lahan yang mempunyai jaringan pengairan lengkap. RPP hanya mengatur alih fungsi lahan harus menjaga fungsi jaringan pengairan lengkap. Pada alih fungsi lahan pertanian untuk PSN, perlu diberikan lahan pengganti. Lahan pengganti diatur dalam RPP harus merupakan lahan dalam kondisi siap tanam.

Baca Juga: Kementan bakal kembangkan kawasan food estate Sumba Tengah pada 2021

Meski begitu penggantian lahan dinilai tidak bakal mudah. Khudori bilang ketentuan adanya lahan pengganti juga ada dalam UU sebelumnya, tetapi sulit terlaksana. “Masalah utama merupakan pemerintah belum menetapkan kawasan pertanian berkelanjutan itu di mana saja,” terang Khudori.

BACA JUGA:  DPR sebut revisi UU ITE layak masuk Prolegnas Prioritas 2021

Penetapan lahan pertanian berkelanjutan masuk dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Sampai saat ini masih banyak daerah yang belum menetapkan RTRW.

Pengamat Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas pun mengungkapkan saat ini banyak terjadi alih kepemilikan lahan pertanian. Banyak lahan pertanian yang tidak lagi dimiliki oleh petani. “Ketika bukan petani menguasai lahan maka lahan itu bakal menjadi lahan spekulasi, dan di sini ketika dia menjadi lahan spekulasi peralihan fungsi yang sebenarnya di situ,” jelas Dwi.

Masalah lain dalam lahan pertanian berkaitan dengan rendahnya pendapatan petani. Sehingga masyarakat mulai meninggalkan profesi tersebut.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) luas lahan sawah pada tahun 2019 seluas 7,46 juta hektare (ha). Meski naik tipis dari tahun 2018 seluas 7,1 juta ha, luas lahan tersebut masih lebih rendah dibandingkan tahun 2017 seluas 8,16 juta ha.

 

DONASI, Dapat Voucer Gratis!

Dukungan Anda bakal menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa juga digunakan berbelanja di KONTAN Store.



Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *