Kominfo libatkan beraneka lembaga tangani hoaks vaksin

  • Whatsapp
antarafoto aplikasi peduli lindungi 142021 zk
Jakarta (RUMAHPUTIH) – Kementerian Komunikasi dan Informatika menggandeng kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah untuk menangani misinformasi (hoaks) tentang vaksin COVID-19.

“Karena vaksin ini menjadi program pemerintah yang tidak boleh gagal, program ini harus berhasil seperti yang dikatakan para ahli untuk mencapai target herd immunity masyarakat, supaya COVID-19 bisa juga dikendalikan,” kata Koordinator Pengendalian Internet Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Anthonius Malau, dalam Diskusi Teknis Penanganan dan Penegakan Hukum Disinformasi/Hoaks COVID-19, Selasa.

Kementerian mengindentifikasi 111 isu hoaks yang tersebar di media sosial. 111 isu hoaks tersebut tersebar di Facebook 471 sebaran, Instagram (9), Twitter (45), YouTube (38) dan TikTok 15. Hoaks tersebut sudah diturunkan oleh Tim AIS Kominfo.

Baca juga: Kominfo rilis 15 nama calon anggota Dewan Pengawas RRI

Baca juga: Kominfo sebut literasi digital penting dikuasi pada saat ini

Anthonius melihat kecenderungan hoaks soal vaksin COVID-19 meningkat, mau berdampak serius jika tidak ditangani.

Untuk menangani konten hoaks vaksin COVID-19 di media sosial, Kominfo menggandeng beraneka lembaga antara lain kepolisian dan Kementerian Kesehatan.

Kominfo menilai pandangan dari lembaga lain ialah penting untuk mengatasi hoaks soal vaksin ini.

Dari Polri tadi jelas mengatakan bahwa mereka mau menangani kasus ini sesegera dan secepat mungkin, tapi syaratnya ialah kalau laporan masyarakat harus lengkap supaya cepat dapat ditindaklanjuti,” kata Anthonius.

Kementerian Kesehatan, menurut Anthonius, merupakan lembaga yang memahami hal-hal yang berkaitan dengan vaksin COVID-19.

Setelah mendapat informasi yang valid, Kominfo mau memberi label atau stempel pada konten yang diselidiki.

Konten yang sudah dilabeli sebagai kemudian disebarkan ke lembaga lain, termasuk pemerintah daerah untuk disosialisasikan hingga ke masyarakat.

BACA JUGA:  Kominfo putus 2.859 konten ilegal sepanjang  tahun 2020

Anthonius melihat peran pemerintah daerah penting untuk menyebarkan klarifikasi soal hoaks kepada masyarakat.

Dalam diskusi tersebut, Kominfo juga memperoleh masukan untuk menyebarkan klarifikasi hoaks dalam bentuk poster dan ditempel di Puskesmas, biar masyarakat bisa juga membaca langsung.

Ketika informasi yang valid menjadi konsumsi masyarakat, Kominfo berharap masyarakat bisa juga menyebarkan lebih luas lagi informasi tersebut sehingga tidak ada lagi warga yang menolak vaksin COVID-19.

Baca juga: Kominfo masuk Tim Kajian UU ITE

Baca juga: Cara tangkal hoaks vaksinasi COVID-19 ala Siberkreasi

Baca juga: Literasi digital penting bagi keberlangsungan PJJ

 

Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Alviansyah Pasaribu
COPYRIGHT © RUMAHPUTIH 2021

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *