Upah Minimum Provinsi (UMP) Kepulauan Riau : Tanjung Pinang 2021

  • 2 min read
  • Jul 15, 2021
Upah Minimum Provinsi (UMP) Kepulauan Riau : Tanjung Pinang 2021

Kepulauan Riau : Tanjung Pinang – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengeluarkan susunan Upah Mininum Provinsi (UMP) di 34 provinsi Indonesia pada hari Kamis (7/1/2021) beranda Twitter @KemnakerRI. UMP ini berlaku dari tahun 2021 dan ditujukan untuk Gubernur se-Indonesia. Surat Edaran (SE) mengenai UMP 2021 ini diteken oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah pada tanggal 27 Oktober 2020 kemaren. Surat Edaran Nomor M/11/HK.04/2020 ini merancang tentang pengesahan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Penerbitan SE ini dilakukan dalam usaha memberikan perlindungan dan keberlangsungan bekerja bagi karyawan serta melindungi kesinambungan usaha, perlu dilakukan adaptasi terhadap penentuan upah minimum pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

Penerbitan SE ini juga dilatarbelakangi keberadaan pandemi Covid-19 yang telah berimbas pada keadaan perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak karyawan termasuk dalam membayar gaji. “Memandang situasi perekonomian Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan pentingnya pemulihan ekonomi nasional, diharapkan kepada Gubernur untuk melakukan penyesuaian pengukuhan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai Upah Minimum Tahun 2020,” ujar Menaker Ida, pada Oktober 2020.

Surat edaran penetapan upah minimum tersebut ditanda tangani oleh Menaker pada 26 Oktober 2020. Selanjutnya, upah minimum 2021 ini secara resmi akan ditetapkan dan diumumkan oleh seluruh pemerintah daerah pada akhir Oktober 2020. “Melaksanakan penetapan upah minimum setelah tahun 2021 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menetapkan dan mengumumkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 pada tanggal 31 Oktober 2020,” kata Menaker Ida. “Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada Saudara untuk menindaklanjuti dan menyampaikan Surat Edaran ini kepada Bupati/Walikota serta pemangku kepentingan terkait di wilayah Saudara,” sambungnya. Tembusan SE ini adalah Presiden Republik Indonesia; Wakil Presiden Republik Indonesia; Menteri Kabinet Indonesia Maju; Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia; dan Pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh.

Berikut Upah Minimum Provinsi (UMP) Kepulauan Riau : Tanjung Pinang dan daftar UMP 2021 di seluruh provinsi di Indonesia.

Dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 tahun 2018 tentang Upah Minimum, istilah yang digunakan adalah UMP dan UMK untuk memutuskan upah pokok bulanan yang berlaku dalam satu provinsi dan kabupaten/kota. Upah minimum ditetapkan memakai formula tertentu yang melibatkan perhitungan inflasi year on year serta Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal III dan IV tahun sebelumnya dan kuartal I dan II tahun berjalan.

UMP dihitung oleh dewan pengupahan provinsi, yang selanjutnya akan diumumkan dan diputuskan oleh gubernur. Sementara UMK dihitung oleh dewan pengupahan kabupaten/kota yang selanjutnya diberikan pada bupati atau walikota untuk direkomendasikan kepada gubernur provinsi setempat.

Baik UMP dan UMK akan diumumkan oleh gubernur setiap tahunnya. Selain itu terdapat pula istilah Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK). UMSP dan UMSK merupakan upah minimum sektoral yang berlaku dalam satu provinsi atau kabupaten/kota. Penetapan nilai UMSP dan UMSK harus lebih besar dibanding UMP dan UMK.

Terimakasih sudah berkunjung dan membaca Upah Minimum Provinsi (UMP) Kepulauan Riau : Tanjung Pinang 2021.